Agenda Polri dan “Counter Attack” untuk Lawan Politik Ahok

Kemarin, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Ahok dinilai melanggar Pasal 156a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski dengan status tersangka, nyatanya hal tersebut tak mampu menggugurkan pencalonan Ahok dalam pertarungan memperebutkan kursi panas nomor 1 di Provinsi DKI Jakarta. Adanya proses hukum yang cukup panjang untuk dapat menggantikan status Ahok menjadi terdakwa bahkan terpidana. 
Ilustrasi: Kabareskrim Polri, Komjen. Pol. Drs. H. Ari Dono Sukmanto, S.H. M.Si. seusai membaca putusan penetapan Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama.
Meski demikian, saat ini Ahok dalam posisi yang sangat dilematis, mundur kena majupun kena. Jika Ahok mundur sebagai peserta pilkada, konsekuensi hukum menanti. Terus maju sekalipun menang, belum tentu akan kembali menjadi Gubernur. Belum lagi ditambah tekanan psikologis karena menyandang status tersangka. 
Penetapan status tersangka Ahok tak terlepas dari upaya Polri dalam menegakkan hukum di Indonesia. Ini merupakan wujud pembuktian Polri atas janjinya sekaligus menjawab keraguan publik terkait netralitas Polri dalam upaya usut tuntas kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Komitmen Polri tak berhenti sampai di situ saja, sederet agenda telah menanti karena selama perjalanan kasus piadato kontroversial Ahok, banyak terseret sejumlah pihak terutama tokoh lawan politik Ahok yang turut tersandung dugaan pelanggaran pidana. 
Pertama, dimulai dari kasus Buni Yani yang disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas polemik dan viralnya video rekaman Ahok kunjungan kerja di Kepulauan Seribu di jejaring Youtube. Buni Yani menghilangkan kata “pakai” dalam video rekaman berdurasi 30 detik tersebut. Akibat perbuatan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atas permusuhan SARA, Komunitas Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja) melaporkan Buni Yani ke Polda Metro Jaya, pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman pidana enam tahun penjara. 
Kedua, Muhammad Rizieq Shihab atau lebih dikenal Habib Rizieq juga tinggal menunggu proses hukum atas tindakan pelecehan terhadap lambang dan dasar negara Pancasila. Dalam rekaman video ceramah yang beredar sejak dua tahun lalu, Rizieq menyebut “Pancasila Sukarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala.” 
Atas pernyataan tersebut membuat Sukmawati Soekarnoputri naik pitam dan melaporkan Rizieq ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/1077/IX/2016/Bareskrim atas pelanggaran tindak pidana penodaan terhadap lambing dan dasar negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 164a KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 57a jo, Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Kasus hukum yang melibatkan Habib Rizieq, tentu berimbas kepada organiasi yang ia pimpin yaitu Front Pembela Islam (FPI). Itulah mengapa tagar #DeleteFPI sempat menjadi trending topik dan timbul wacana pembubaran FPI di kalangan netizen di media sosial.
Ketiga, segera menyusul pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani, Fahri Hamzah, Fadli Zon, dan Amien Rais terkait indikasi pelanggaran pidana dalam orasinya saat pelaksanaan Demo 4 November lalu. Menurut Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan bahwa semua rekaman orasi tengah diselidiki oleh tim forensik Polri untuk melihat sejauh mana dugaan ujaran kebencian para orator. Adapun hukum pidana ujaran kebencian diatur dalam KUHP, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Dikriminasi Ras dan Etnis dan UU Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial. 
Dimulai dari Ahmad Dhani yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh perwakilan Laskar Rakyat Joko Widodo (LRJ) dan Pro Jokowi (Projo) (6/11) dengan nomor laporan LP/5432/XI/2016/Bareskrim atas dugaan penghasutan dan pelecehan terhadap presiden sebagaimana diatur dalam pasal 160 da 207 KUHP dengan ancaman pidana paling lama enam tahun penjara dan satu tahun enam bulan. Menyusul juga laporan organisasi Advokat Bhinneka Tunggal Ika dan Komunitas Pengusaha Indonesia ke Bareskrim Polri atas orasi Dhani yang dinilai menyebabkan pertumbuhan ekonomi terganggu.
Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) melaporkan orasi Fahri Hamzah (9/11) disusul dengan laporan yang sama ormas Solidaritas Merah Putih (Solmet) (11/11) terkait tuduhan tindak pidana penghasutan dan makar terhadap pemerintah yang sah yang diatur dalam pasal 160 dan 107 KUHP. Selain itu, Sekretariat Nasional Komite Penegakan Pro Justicia (KPPJ) diwakili Finsen Mendrofa melaporkan Fahri Hamzah dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akibat orasinya yang “bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo”. Finsen menilai pernyataan tersebut tidak pantas dan telah melanggar kode etik DPR dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Terakhir, turut terseret juga Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J. Mahesa dalam laporan teregistrasi dengan nomor LP/1146/XI/2016/Bareskrim tertanggal 16 November 2016 di Bareskrim Polri. Desmond dianggap telah melecehkan Nabi Muhammad SAW atas pernyataannya dalam salah satu tayangan di stasiun televisi swasta, yang menyebutkan bahwa “Ahok lebih baik membangkitkan Nabi Muhammad ketimbang mendatangkan ahli dari Mesir”. Masya Allah. Menurut Bambang Sri Pujo, pewakilan Aliansi Nasional 98 sebagai pelapor, pernyataan Desmond dinilai lebih berbahaya dari pernyataan Ahok. Alhasil Desmond dilaporkan atas dugaan penistaan agama sebagaimana yang diatur dalam pasal yang sama dengan kasus Ahok. 
Dalih-dalih dapat bersukaria atas penetapan Ahok sebagai tersangka, justru sejumlah lawan politik Ahok harus berurusan dengan proses hukum akibat dugaan pelanggaran pidana. Adapun indikasi pidana tersebut dilakukan sebelum demo aksi bela Islam (ABI), saat demo ABI maupun pasca demo ABI dengan berbagai macam bentuk pidana, seperti dugaan penebar kebencian, pelecehan terhadap lambang dan dasar negara, penghasutan dan makar, pelanggaran terhadap kode etik dewan dan terakhir ialah kasus penistaan agama. 
Dugaan pidana yang menyeret sejumlah lawan politik Ahok, mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi tanpa batas. Mengutip pernyataan Presiden ke enam RI dalam sambutannya pada peringatan Hari Antikorupsi dan HAM Sedunia tahun 2012, demokrasi harus berada dalam arahan nilai-nilai dan aturan hukum yang jelas. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sikap positif tersebut dibuktikan dengan sikap dan perbuatan yang sejalan dengan rule of law. 
Pada dasarnya, setiap warga negara telah dijamin haknya untuk mengemukakan pendapat di muka umum, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Akan tetapi, penting kiranya untuk dipahami secara seksama seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisa, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dengan demikian, Polri sebagai lembaga keamanan sekaligus penegak hukum di Indonesia, harus profesional dalam setiap pengungkapan dugaan pelanggaran pidana tanpa memandang jabatan ataupun golongan. Sederet kasus dugaan pelanggaran pidana tersebut lagi-lagi membuat publik menanti pembuktian bahwa Polri benar-benar berkomitmen dalam upaya penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indoensia. Dengan demikian, asas equality before the law atau semua orang sama di depan hukum dapat ditunjukkan dengan usut tuntas setiap dugaan pelanggaran pidana, baik yang dilakukan oleh Ahok maupun lawan poltiknya.

Share on Google Plus

About KasatMata

0 komentar:

Posting Komentar